Rohil,
hokky99.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil)
bergerak cepat mengambil langkah strategis demi mendongkrak Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Terbaru, Bupati Rohil H. Bistamam
menyambangi Kantor Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) di
Jakarta pada Selasa (7/7/2026).
Kunjungan kerja ini dilakukan bersama jajaran direksi Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH). Langkah
taktis ini juga mendapat dukungan politik yang kuat di tingkat pusat dengan
didampinginya Bupati oleh Anggota Komisi X DPR RI asal Riau, Dr. Hj. Karmila
Sari, S.Kom, M.M.
"Alhamdulillah, hari ini saya bersama manajemen SPRH
melaksanakan audiensi di LEMIGAS Jakarta, didampingi langsung oleh Anggota DPR
RI, Ibu Dr. Hj. Karmila Sari," ujar H. Bistamam usai pertemuan. Dalam
audiensi tersebut, Pemkab Rohil memaparkan presentasi komprehensif bertajuk
“Potensi Pengelolaan Sumur Tua di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir”.
Langkah ini menjadi terobosan konkret daerah untuk
mengaktivasi kembali aset-aset migas marginal non-aktif yang selama ini belum
tergarap optimal. Sesuai regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008,
pengelolaan sumur tua memang dapat dioptimalkan oleh Koperasi atau BUMD guna
memproduksi sisa minyak bumi yang masih tersisa, sekaligus membuka lapangan
kerja baru bagi masyarakat lokal. H. Bistamam menegaskan, pemanfaatan sumur tua
ini sepenuhnya berorientasi pada perputaran roda ekonomi hilir dan pemberdayaan
warga Rokan Hilir.
"Ini adalah aksi nyata kita untuk mengoptimalkan
kekayaan alam bumi lancang kuning demi kemakmuran masyarakat Rohil. Kita ingin
potensi yang ada tidak mandek, melainkan menjadi stimulus ekonomi daerah,"
tegasnya.
Melalui kerja sama ini, LEMIGAS diharapkan dapat memberikan
jaminan kajian teknis, pengujian laboratorium, hingga pemetaan potensi sumur
yang akurat demi meminimalisasi risiko operasional di lapangan.
Bupati Rohil berharap sinergi lintas sektor ini bisa segera
dieksekusi dalam waktu dekat. "Kami sangat berharap kolaborasi antara
Pemkab, SPRH, LEMIGAS, dengan kawalan penuh dari DPR RI ini mempercepat
realisasi program di lapangan. Keharmonisan hubungan pusat dan daerah adalah
kunci utama," tambahnya.